Setelah 18 Tahun Penantian, RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Disahkan Menjadi Undang-Undang

oleh -1085 Dilihat

MAESANEWS, JAKARTA – Setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya memasuki tahap akhir sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut pengesahan tersebut menjadi penutup dari perjalanan panjang pembahasan regulasi yang telah berlangsung selama hampir dua dekade.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Kesepakatan tersebut dicapai pada Rabu (18/11/2026), setelah seluruh fraksi di DPR RI menyampaikan persetujuan.

RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi salah satu instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui regulasi ini, aparat penegak hukum diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat dalam menelusuri, mengamankan, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

Dengan masuknya RUU tersebut ke tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, perhatian publik kini tertuju pada proses pengesahannya sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.