DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset

oleh -1018 Dilihat

MAESANEWS, JAKARTA-DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset dalam pembicaraan tingkat kedua.

 

Ketua DPR RI, Puan Maharani, kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Setuju!” jawab para anggota dewan.

Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Dalam laporannya, Habiburokhman menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak Agustus 2025 di Komisi III DPR RI. Dia mengatakan pengesahan regulasi tersebut menjadi penting karena telah diusulkan sejak 18 tahun lalu.

Habiburokhman menjelaskan pembahasan RUU tersebut telah melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta kunjungan kerja ke 15 provinsi.

“Kami perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan. Karena, memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, 18 tahun yang lalu, dan sudah satu tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025 ya, diproses di Komisi III DPR RI,” ucapnya.

Dia juga menyebut UU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau nonconviction based.

Menurut Habiburokhman, regulasi ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana melalui pemenjaraan, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.