Louis Schramm Tegaskan RS Tak Boleh Tolak Pasien Gawat Darurat, DPRD Sulut Siap Turun Lapangan

oleh -1046 Dilihat

MAESANEWS, MANADO-Fenomena lonjakan pasien yang menyebabkan penuhnya ruang rawat inap dan instalasi gawat darurat (IGD) di seluruh rumah sakit (RS) di Kota Manado, mendapat perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Louis Schramm.

​Schramm yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut mengingatkan, pihak manajemen rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, agar tidak sembarangan menolak pasien, terutama dalam kondisi gawat darurat.

“Memang ini satu fenomena yang ada di Kota Manado, karena tiba-tiba full semua. Mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang sekarang ini lagi mewabah, atau memang harus diawasi di rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai terjadi penolakan terhadap pasien-pasien, apalagi pasien yang gawat darurat,” ujar Schramm Ketua DPC Partai Gerindra Manado.

​Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak penuh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan diminta tidak ragu melapor ke DPRD maupun instansi terkait apabila mengalami penolakan dari pihak rumah sakit.
​
“Masyarakat punya hak untuk dilayani. Jika ada rumah sakit yang menolak, apalagi dalam kondisi darurat, silakan laporkan kepada kami agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran warga terkait ancaman penolakan pasien meski rumah sakit dalam kondisi penuh,

Louis yang dikenal vokal menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan memiliki konsekuensi berat. Ia merujuk pada regulasi yang berlaku.
​
“Itu diatur oleh undang-undang. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, tidak bisa menolak seseorang yang berada di kondisi gawat darurat. Itu harus, terus ada ancaman dipidana,” tegasnya.
​
Selain kasus darurat umum, ia juga menyoroti nasib peserta BPJS Kesehatan dengan status JKN non-aktif sementara.

Berdasarkan ketentuan dan surat edaran dari Kementerian Kesehatan, kelompok masyarakat rentan dan kurang mampu tersebut tetap wajib mendapatkan pelayanan awal tanpa penolakan dari pihak rumah sakit.

​Louis menambahkan, Komisi IV DPRD Sulut akan segera mengambil langkah taktis dengan turun tangan langsung melakukan pemantauan ke lapangan guna memeriksa ketersediaan tempat tidur, efektivitas sistem rujukan terintegrasi, serta memastikan koordinasi antar-rumah sakit berjalan optimal untuk mengurai antrean.
​
“Nanti kita pantau langsung keberadaan tempat-tempat penyediaan rumah sakit itu. Tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh rumah sakit perlu dicari informasi yang jelas, dan apabila ditemukan bukti-bukti tersebut, tentu akan diproses sesuai fungsi pengawasan,” pungkas Schramm yang baru menerima penghargaan bergengsi Legislator Aspiratif Forward Award 2026.(Gabriel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.