MAESANEWS, MANADO — Pemerintah Indonesia mulai menempatkan kelapa sebagai salah satu komoditas strategis nasional dengan nilai ekonomi yang dinilai semakin tinggi. Pengembangan kelapa tidak lagi hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga diperluas hingga sektor hilir untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah memiliki perhatian serius terhadap pengembangan komoditas kelapa sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor perkebunan dari hulu hingga hilir.
Hal itu disampaikan Zulhas saat membuka peringatan World Coconut Day atau Hari Kelapa Sedunia di Marriott Hotel, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/10/2026).
“Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas utama yang harus kita kembangkan. Sebagaimana diketahui, nilai ekonomi kelapa sekarang ini lebih tinggi dari perkebunan yang lain,” kata Zulhas.
Menurut dia, prospek ekonomi kelapa bahkan mulai mendapat perhatian dari kalangan pelaku usaha sawit. Ia menyebut sejumlah penghasil sawit melihat kelapa sebagai komoditas dengan potensi ekonomi yang besar.
“Teman-teman dari kalangan penghasil sawit pun mengakui bahwa kelapa saat ini lebih menguntungkan dan jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan komoditas perkebunan lainnya,” ujarnya.
Fokus pada Perkebunan Rakyat
Arah pengembangan perkebunan nasional, kata Zulhas, tidak hanya bertumpu pada perkebunan skala besar. Pemerintah mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan perkebunan rakyat sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kelapa bersama kopi, kakao, dan cengkeh diposisikan sebagai komoditas unggulan yang perlu dikembangkan melalui penguatan ekosistem perkebunan rakyat serta hilirisasi.
Pemerintah menilai potensi ekonomi kelapa tidak akan optimal apabila Indonesia hanya menjual produk dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan produk kelapa menjadi berbagai produk bernilai tambah dinilai penting untuk memperkuat daya saing industri nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia di pasar global.
Peringatan World Coconut Day di Manado menjadi salah satu momentum untuk mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, serta delegasi dari berbagai negara dalam membahas pengembangan industri kelapa.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, unsur Forkopimda Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, Direktur Jenderal International Coconut Community (ICC) Dr. Jelvina Allow, Ketua Panitia Jimmy Ringkuangan, akademisi, serta delegasi dari 21 negara.
Atas nama pemerintah Indonesia, Zulhas juga menyampaikan apresiasi kepada ICC yang memilih Indonesia sebagai tuan rumah World Coconut Day tahun ini.
Dari Ketergantungan Impor Menuju Swasembada
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas mengaitkan pengembangan kelapa dengan agenda pemerintah di sektor pangan, khususnya upaya mencapai swasembada pangan.
Ia menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo setelah Indonesia selama bertahun-tahun masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan.
“Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan,” tegasnya.
Zulhas memaparkan sejumlah komoditas yang selama ini masih diimpor dalam jumlah besar. Menurut dia, Indonesia mengimpor beras sekitar 4,5 juta ton per tahun, gandum 13 juta ton, gula 6 juta ton, kedelai hampir 4 juta ton, serta garam hampir 4 juta ton per tahun.
Selain itu, impor sapi disebut mencapai sekitar satu juta ekor per tahun, ditambah sekitar 200 ribu ton daging beku.
Meski demikian, pemerintah mengklaim telah menghentikan impor terhadap delapan komoditas, termasuk padi, beras, jagung, telur ayam, dan cabai.
Setelah sektor pangan, pemerintah juga mulai memperluas perhatian terhadap sektor perikanan dengan target menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir. Potensi tersebut dinilai besar mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kawasan laut.
Di sektor perkebunan, pemerintah selanjutnya mengarahkan penguatan perkebunan rakyat sebagai basis pengembangan komoditas unggulan.
Melalui penguatan dari sisi produksi, pengolahan, hingga pemasaran, pemerintah berharap komoditas seperti kelapa tidak hanya menjadi sumber bahan baku, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang memberikan manfaat lebih besar bagi petani dan perekonomian nasional.
