MAESANEWS, MANADO – DPRD Provinsi Sulawesi Utara melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Senin (11/5/2026), dalam rangka evaluasi program dan kegiatan Triwulan I tahun anggaran 2026.
RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut itu menitikberatkan pada efektivitas penggunaan anggaran pendidikan serta optimalisasi pelayanan publik berbasis digital di sektor ketenagakerjaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, menegaskan pentingnya arah kebijakan pendidikan yang jelas dan terukur agar anggaran besar yang dialokasikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Menurut Louis, pengawasan DPRD tidak hanya sebatas pada laporan realisasi anggaran, namun juga menyentuh substansi pembangunan pendidikan jangka panjang.
“Kami berdiskusi mendalam terkait kinerja Dinas Pendidikan. Hal paling mendasar yang ingin kami ketahui adalah bagaimana roadmap atau peta jalan pendidikannya, seperti apa rencana kerja ke depannya, dan langkah-langkah strategis apa saja yang disiapkan untuk memajukan kualitas pendidikan di Sulut,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Femmy J. Suluh, memaparkan bahwa pada tahun 2026 pihaknya menjalankan empat program utama, 11 kegiatan, dan 44 subkegiatan dengan total pagu anggaran mencapai Rp1,058 triliun.
Hingga akhir April 2026, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 30,2 persen. Sebagian besar anggaran, kata Femmy, dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan tenaga pendidik sebesar Rp534 miliar.
Selain itu, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), termasuk tambahan penghasilan guru sebesar Rp191 miliar serta tunjangan kinerja guru sebesar Rp71 miliar.
Femmy juga menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 tidak terdapat lagi alokasi belanja modal untuk pembangunan fisik. Kebijakan tersebut diambil agar fokus anggaran diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan, kesejahteraan guru, dan kualitas proses belajar mengajar.
“Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran kami per hari ini berada di angka 30,2 persen. Kami terus berupaya mempercepat penyerapan sekaligus menjaga akuntabilitas agar program-program pendidikan berjalan efektif di lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, dalam RDP bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulut, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Priscilla Cindy Wurangian, menyoroti sistem verifikasi data penerima manfaat yang dinilai perlu diperkuat melalui digitalisasi layanan.
Politisi Partai Golkar tersebut mengkritisi proses pengecekan data yang masih berpotensi membebani pimpinan dinas untuk urusan teknis yang seharusnya dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui aplikasi digital.
“Jangan sampai Plt Pak Kadis menjadi resepsionis hanya untuk mengecek penerima-penerima manfaat. Saya ingin tahu aplikasi apa yang dipakai Dinas Ketenagakerjaan bagi penerima manfaat untuk mengecek dirinya sendiri,” tegas Cindy.
Ia juga menyinggung persoalan klasik ketidaksinkronan data akibat kesalahan penulisan nama yang kerap berdampak pada hak penerima manfaat.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulut, Noldy Z. Salindeho, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan layanan pengecekan berbasis digital melalui laman resmi instansi.
“Kami memiliki aplikasi website yang bisa diakses langsung untuk mengecek nama-nama penerima manfaat,” ujar Noldy.
Rapat dengar pendapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal sektor pendidikan dan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
