MAESANEWS, MANADO – DPRD Sulawesi Utara resmi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian dan penetapan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, didampingi jajaran pimpinan dewan. Kehadiran Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay menjadi penegas kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif di daerah yang dikenal sebagai Bumi Nyiur Melambai.
Dalam rapat tersebut, DPRD menegaskan bahwa rekomendasi yang disusun bukan sekadar agenda rutin tahunan. Dokumen itu merupakan hasil pembahasan mendalam melalui alat kelengkapan dewan, yang mencakup tiga aspek utama, yakni evaluasi objektif terhadap kinerja Pemerintah Provinsi sepanjang 2025, catatan strategis atas program yang perlu ditingkatkan, serta rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan pembangunan ke depan.
“Rekomendasi ini adalah wujud konkret fungsi pengawasan kami. Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD dikonversi menjadi kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Utara,” tegas Silangen di hadapan forum paripurna.
Selain penetapan rekomendasi LKPJ, rapat paripurna juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda penting lainnya. Di antaranya penyampaian laporan kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pemaparan hasil reses masa persidangan II tahun 2026 yang menyerap aspirasi masyarakat, hingga penutupan masa persidangan II dan pembukaan masa persidangan III.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan dokumen rekomendasi oleh pimpinan DPRD bersama Gubernur Sulawesi Utara. Momentum ini menjadi simbol sinkronisasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Gubernur Yulius Selvanus Komaling menyambut baik berbagai catatan dan masukan dari DPRD. Ia menilai sinergi yang terbangun akan menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan di Sulawesi Utara.
Rapat paripurna ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat eselon, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
(**)
