Piere Makisanti Minta Pemprov Sulut Pastikan Ketersediaan BBM untuk Operasional Alat Pembersih Eceng Gondok di Danau Tondano

oleh -1086 Dilihat

MAESANEWS, MANADO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Piere Makisanti, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk menunjang operasional peralatan penanganan eceng gondok di Danau Tondano, Kabupaten Minahasa.

Hal tersebut disampaikan Piere dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut. Ia mengingatkan, keberadaan peralatan penanganan eceng gondok tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak didukung ketersediaan biaya operasional, terutama bahan bakar.

“Jangan sampai ada alat, tetapi tidak berfungsi karena ketersediaan bahan bakar,” tegas kader PDI Perjuangan Sulut tersebut.

Menurut Piere, persoalan eceng gondok di Danau Tondano tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah lingkungan. Kondisi danau tersebut juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, termasuk pemanfaatan sumber daya air untuk kebutuhan pembangkit listrik.

Ia menilai sangat disayangkan apabila pemerintah telah menyediakan peralatan penanganan eceng gondok, tetapi tidak dapat dioperasikan hanya karena terkendala ketersediaan BBM.

“Jangan sampai seluruh masyarakat menikmati listrik dari DAS Tondano, tetapi Danau Tondano kondisinya memprihatinkan akibat eceng gondok,” ujarnya.

Piere menegaskan, penanganan eceng gondok harus menjadi perhatian bersama mengingat Danau Tondano memiliki fungsi strategis bagi kehidupan masyarakat Sulawesi Utara, mulai dari sumber air, perikanan, pariwisata hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Menanggapi sorotan tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, mengatakan Pemprov telah menyiapkan langkah koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan persoalan eceng gondok.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Polda dan Korem. Kita kerja serentak. Kami melibatkan pihak swasta, BUMN dan BUMD,” jelas Tahlis.

Ia menambahkan, dukungan operasional peralatan juga akan dikoordinasikan bersama pihak terkait. Termasuk melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk membantu kebutuhan bahan bakar.

“Kalau kita punya alat, BUMN dan BUMD yang menangani masalah bahan bakar,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.