DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan

oleh -198 Dilihat

MAESANEWS, JAKARTA – DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah agar naskah RUU Perampasan Aset dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” ujar Dasco.

“Setuju,” seru anggota DPR.

Untuk mempertegas persetujuan tersebut, Dasco kemudian meminta perwakilan fraksi-fraksi DPR dan pemerintah menandatangani naskah RUU Perampasan Aset.

Pihak yang diminta menandatangani di antaranya perwakilan fraksi-fraksi, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset,” kata Dasco.

10 Poin Utama dalam RUU Perampasan Aset

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan terdapat 10 poin utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Materi tersebut mencakup prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan aset, hingga pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah perluasan ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Pengaturannya tidak hanya mencakup tindak pidana korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan, termasuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Di antaranya investasi bodong, perdagangan, hingga penipuan saham yang menimbulkan banyak korban.

Berikut 10 poin utama yang menjadi materi pengaturan dalam RUU Perampasan Aset:

  1. Judul, prinsip, dan asas hukum.Pengaturan perampasan aset mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
  2. Ruang lingkup tindak pidana. Mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk aset hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
  3. Penegasan ancaman pidana. Penerapan mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Pembagian kewenangan dan mekanisme hukum acara. Mengatur secara jelas tahapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
  5. Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik. Memberikan jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset dengan iktikad baik, termasuk kesempatan yang cukup untuk melakukan pembuktian.
  6. Pengembalian aset kepada korban.Memastikan adanya upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas.
  7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana.Mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
  8. Pengawasan perampasan dan pengelolaan aset. Mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan aset dan pengelolaannya oleh badan independen.
  9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Memberikan pengaturan untuk mencegah agar mekanisme perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan.
  10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Mendorong penggunaan teknologi dalam sistem pengelolaan aset guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan disepakatinya RUU Perampasan Aset pada pembicaraan tingkat I, tahapan pembahasan selanjutnya akan berlanjut ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk pengambilan keputusan tingkat II.

Jika disetujui dalam rapat paripurna, RUU tersebut akan memasuki tahap pengesahan menjadi undang-undang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.