Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset di DPR

oleh -1128 Dilihat

MAESANEWS, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja Komisi III DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu (18/11/2026).

Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal dan Sari Yuliati, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Turut hadir mewakili pemerintah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko dan Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej.

Saat membuka rapat, Dasco menyampaikan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari pembicaraan tingkat I untuk mengambil keputusan atas RUU Perampasan Aset yang telah mengalami perubahan judul berdasarkan hasil pembahasan.

“Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat satu, pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, yang kini telah berubah sesuai hasil pembahasan menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada siang ini,” ujar Dasco.

Dasco menjelaskan, rapat tersebut dihadiri 32 dari total 46 anggota Komisi III DPR RI yang berasal dari delapan fraksi. Dengan jumlah kehadiran tersebut, rapat dinyatakan memenuhi ketentuan untuk dimulai dan dibuka secara terbuka untuk umum.

Ia kemudian meminta persetujuan anggota dewan terkait pelaksanaan rapat hingga pukul 15.00 WIB.

“Kami ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat hari ini dapat kita buka dan kita akhiri pada pukul 15.00, apakah dapat disetujui?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab anggota DPR RI secara serentak.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan pada November 2026.

Untuk mengejar target tersebut, Komisi III DPR RI terus mengintensifkan pembahasan, termasuk dengan menggelar rapat pada masa reses. Langkah ini dilakukan agar proses legislasi tidak berlarut-larut dan tuntutan masyarakat terhadap pengesahan RUU tersebut dapat segera diwujudkan.

Habiburokhman mengatakan, target penyelesaian yang sebelumnya direncanakan pada 15 Desember 2026 dipercepat agar pembahasan dapat berjalan lebih efektif.

“Jadi kalau kemarin itu kita bilang 15 Desember ya, takutnya berlarut-larut pembahasan, maka kita mulai, bahkan kemarin RDPU teman-teman sendiri dari dua minggu yang lalu kita sudah mulai. Jadi kita mau gaspol, supaya tuntutan masyarakat agar undang-undang ini segera disahkan bisa segera terwujud,” jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia menambahkan, DPR telah memulai rangkaian pembahasan sejak sebelum masa sidang berikutnya. Menurutnya, percepatan tersebut menjadi bentuk komitmen Komisi III dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pentingnya regulasi perampasan aset.

RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi salah satu instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya melalui mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.