Gubernur Yulius Selvanus Siap Tindak Lanjuti 37Rekomendasi Kebijakan 2026 untukPerkuatPembangunan Sulut

oleh -1144 Dilihat

MAESANEWS, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam forum tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyerahkan total 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Menko Yusril menekankan bahwa penyusunan rekomendasi ini bertujuan menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara nyata untuk menyelesaikan persoalan lintas sektor di masyarakat. Ia juga mengingatkan jajaran pimpinan pusat maupun daerah agar memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur yang tertib.

“Rekomendasi yang diserahkan tidak boleh berhenti menjadi arsip administrasi semata, melainkan wajib ditindaklanjuti secara berkala melalui rencana aksi, pembagian peran yang jelas, serta pemantauan berkelanjutan,” tegas Yusril dalam arahannya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk mengimplementasikan poin-poin rekomendasi kebijakan yang diterima guna menyelaraskan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional Asta Cita dan RPJMN 2025–2029.

Menurut Yulius, sebagai wilayah strategis di kawasan timur Indonesia, Pemprov Sulut akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta mengevaluasi efektivitas regulasi daerah di bidang hukum, perlindungan HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

“Kami berkomitmen memastikan setiap program pembangunan di Sulawesi Utara berjalan sesuai aturan, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Yulius.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.