DPRD Tomohon Gelar RDP Bahas Keluhan Warga Pangolombian Terkait Ganti Rugi Tanam Tumbuh PGE Lahendong

oleh -1167 Dilihat

MAESANEWS, TOMOHON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aspirasi dan keluhan masyarakat terkait dampak serta proses Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong.

RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kota Tomohon, Selasa (17/11/2026), dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Tomohon, Maria Pijoh, ST. Turut hadir Wakil Ketua, Sekretaris, serta seluruh Anggota Komisi III DPRD Kota Tomohon.

Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Daerah Kota Tomohon, Polres Tomohon, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kota Tomohon, Camat Tomohon Selatan, Lurah Pangolombian, serta perwakilan masyarakat Kelurahan Pangolombian yang terdampak langsung.

Pelaksanaan RDP ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Dalam forum tersebut, Komisi III bersama instansi teknis terkait mendengarkan secara langsung keluhan dan pemaparan warga mengenai dampak aktivitas operasional PGE Area Lahendong, khususnya menyangkut mekanisme ganti rugi tanaman dan tumbuh-tumbuhan.

Selain membahas persoalan kompensasi, rapat juga menyoroti pentingnya pelestarian lingkungan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah sekitar operasional perusahaan.

Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Kota Tomohon berupaya menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak-pihak terkait agar persoalan yang dihadapi warga dapat ditangani secara terbuka dan menghasilkan penyelesaian yang berkeadilan.

Komisi III DPRD Kota Tomohon juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian persoalan GRTT tersebut, sehingga hak-hak masyarakat terdampak dapat terpenuhi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan, melalui koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, aparat keamanan, masyarakat, serta pihak perusahaan, persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun aspek keberlanjutan lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.