MAESANEWS, TOMOHON – Wali Kota Tomohon Caroll Senduk menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon agar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 secara terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Caroll Senduk saat membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon di Metland Hotel Tomohon, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Caroll menegaskan bahwa APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif maupun daftar alokasi belanja rutin tahunan. Sebaliknya, setiap anggaran yang direncanakan harus memiliki target capaian yang jelas, terukur, serta berkontribusi langsung terhadap percepatan pembangunan daerah.
“Keberhasilan pengelolaan anggaran tidak diukur dari seberapa besar dana yang dialokasikan atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari hasil pembangunan dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Caroll.
Ia kemudian menggarisbawahi tiga prinsip utama yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam penyusunan APBD 2027.
Pertama, sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran dengan prioritas pembangunan daerah serta arah kebijakan nasional. Seluruh program strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus diterjemahkan secara konsisten ke dalam KUA-PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah, hingga penetapan APBD.
Caroll meminta agar tidak terjadi kesenjangan antara program yang direncanakan dengan anggaran yang dialokasikan. Program yang bersentuhan langsung dengan prioritas pembangunan harus mendapatkan dukungan anggaran memadai, sementara kegiatan yang kurang mendesak dan minim dampak perlu dievaluasi.
Kedua, penganggaran harus berorientasi pada kinerja dan hasil (outcome). Setiap perangkat daerah wajib menetapkan indikator serta target yang jelas dan terukur untuk setiap program maupun kegiatan yang diusulkan. Seluruhnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon.
Ketiga, seluruh proses penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan disiplin fiskal dengan prinsip tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Selain ketiga prinsip tersebut, Caroll juga mengingatkan pentingnya ketelitian teknis dalam penyusunan anggaran. Perangkat daerah diminta mencermati kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan, termasuk ketepatan kode rekening, standar harga satuan, rasionalitas volume kebutuhan, serta kejelasan sumber pendanaan.
Menurutnya, setiap usulan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan didasarkan pada skala prioritas yang ketat. Perhitungan kebutuhan juga harus rasional serta mempertimbangkan kesiapan teknis pelaksanaan agar tidak menimbulkan beban fiskal pada masa mendatang.
“Yang ingin kita capai adalah APBD yang sehat secara fiskal, tepat dalam pengalokasian, dapat dilaksanakan dengan baik, serta dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan Kota Tomohon,” ujar Caroll.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Tomohon Danie Liuw dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap substansi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
Kegiatan ini juga bertujuan menyelaraskan kebijakan penyusunan APBD 2027 di tingkat daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Sejumlah materi yang dibahas meliputi pokok-pokok pedoman penyusunan APBD 2027, mekanisme sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai instrumen integrasi data keuangan daerah.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan dikemas melalui pemaparan materi, diskusi panel, dan sesi tanya jawab interaktif yang membahas berbagai tantangan penerapan pedoman penyusunan APBD di lingkungan Pemkot Tomohon.
Hadir sebagai narasumber, Jifvy M.D. Paomey, SIP, M.Ak, dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Tomohon Johny Runtuwene, anggota DPRD Kota Tomohon Gerard Lapian, Anita Mamesah dan Vonny Mongdong, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, para kepala perangkat daerah, serta jajaran pemerintah dan direksi perusahaan daerah di lingkungan Pemkot Tomohon.
