MAESANEWS, MANADO – Pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah perbatasan terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe berpeluang menikmati akses jalan yang lebih memadai melalui pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Lingkar Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan nilai anggaran mencapai Rp102 miliar, serta pembangunan akses jalan Laine–Pintareng.
Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11/2026). Dalam rapat tersebut, proyek infrastruktur kawasan kepulauan dipastikan masuk dalam daftar prioritas anggaran tahun 2027.
Ketua TAPD yang juga Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, memastikan alokasi pembangunan infrastruktur tersebut telah menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah.
Masuknya proyek-proyek strategis ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengawalan jajaran pimpinan serta anggota DPRD Sulut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD, bersama jajaran pimpinan dan anggota dewan, termasuk Amir Liputo, terus mendorong agar kebutuhan infrastruktur masyarakat di kawasan perbatasan mendapatkan perhatian dalam kebijakan penganggaran daerah.
Selama ini, Fransiscus Silangen secara konsisten menyuarakan pemerataan pembangunan, khususnya bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), baik melalui pembahasan anggaran di tingkat provinsi maupun koordinasi dengan pemerintah pusat.
Perhatian terhadap pembangunan Jalan Lingkar Salibabu dinilai penting mengingat kondisi geografis Pulau Salibabu yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi darat.
Sejumlah ruas jalan masih didominasi kondisi jalan tanah yang sulit dilalui, terutama ketika musim hujan. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi warga.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan konektivitas antarkawasan semakin baik dan mampu membuka akses masyarakat terhadap berbagai pusat pelayanan serta kegiatan ekonomi.
Fransiscus Silangen menegaskan, pembangunan jalan di wilayah kepulauan tidak sekadar berkaitan dengan peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Memperlancar pengangkutan komoditas pertanian dan perikanan warga lokal ke pusat pasar, serta membuka aksesibilitas wilayah yang terjamin untuk mendorong tumbuhnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan utara NKRI,” ujar Fransiscus.
Menurutnya, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan membantu memangkas waktu perjalanan, menekan biaya distribusi logistik, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pengawalan anggaran pembangunan infrastruktur kepulauan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD Sulut mendorong pemerataan pembangunan agar tidak hanya terpusat di wilayah daratan utama, tetapi juga menjangkau pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Dengan masuknya Jalan Lingkar Salibabu dan akses Laine–Pintareng dalam prioritas APBD 2027, masyarakat berharap rencana pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung, khususnya dalam meningkatkan konektivitas, pelayanan publik, dan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan Sulawesi Utara.
