MAESANEWS, MANADO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Daerah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong percepatan penetapan dan penegasan batas desa guna memberikan kepastian wilayah administrasi sekaligus mencegah potensi konflik kewilayahan antardesa.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa yang dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PMD Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Novita Lumintang, S.STP., M.Si., di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Novita menegaskan bahwa kejelasan batas desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain memberikan kepastian administrasi wilayah, penetapan batas juga diperlukan untuk mengoptimalkan potensi desa dan mengantisipasi terjadinya perselisihan antarwilayah.
Menurutnya, setiap kepala desa atau Kapitalaung perlu memahami mekanisme penetapan dan penegasan batas desa agar proses penyelesaiannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memanfaatkan potensi yang ada di desa sekaligus menghindari konflik yang mungkin terjadi terkait permasalahan kewilayahan. Kami juga ingin setiap Kapitalaung atau kepala desa dibekali pengetahuan, khususnya mengenai mekanisme penetapan dan penegasan batas desa,” ujar Novita.
Lebih lanjut, Novita mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Utara yang telah menuntaskan proses penetapan dan penegasan batas desa secara keseluruhan.
Sementara itu, Kabupaten Minahasa Utara masih dalam proses penyelesaian. Begitu pula Kabupaten Kepulauan Sangihe yang saat ini masih berada dalam tahapan proses.
“Khusus penetapan dan penegasan batas desa, baru Kabupaten Bolmong yang tuntas secara keseluruhan. Untuk 12 kabupaten dan satu kota, kami sementara mengupayakan percepatan. Saat ini Kabupaten Minahasa Utara masih dalam proses penyelesaian, begitu juga Sangihe yang masih dalam tahapan. Kami ingin seluruh proses penetapan batas desa ini bisa dipercepat,” jelasnya.
Melalui fasilitasi tersebut, Dinas PMD Sulawesi Utara berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat meningkatkan koordinasi serta mempercepat penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa di wilayah masing-masing.
Kepastian batas administrasi desa diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya tertib penyelenggaraan pemerintahan desa, kejelasan kewenangan wilayah, optimalisasi potensi desa, serta pencegahan perselisihan kewilayahan di masa mendatang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Ahli Gubernur, Herol Kaawoan, Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Athia Kirana Taidi, S.STP., serta sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka.
(Gabriel)
