MAESANEWS, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah menghadapi potensi bencana pada musim hujan serta perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya langkah antisipasi dini dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Upaya kesiapsiagaan diminta mengacu pada informasi dan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Presiden juga mengharapkan seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait dapat bergerak secara terpadu untuk mengurangi risiko bencana sekaligus memastikan penanganan dilakukan dengan cepat dan tepat.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi masih perlu diwaspadai. Hujan dengan intensitas tinggi berpotensi memicu banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor, khususnya di sejumlah wilayah rawan di Sumatera, Kalimantan Timur, dan Papua.
Selain itu, kondisi awal musim hujan di Indonesia menunjukkan perbedaan antardaerah. Sejumlah wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan, sementara masyarakat di Pulau Jawa perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi curah hujan tinggi selama periode November 2026 hingga Februari 2027.
BMKG juga mengingatkan pemerintah untuk tetap mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta sebaran asap, terutama di Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur.
Sementara itu, pembahasan rapat turut menyoroti percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, melaporkan sejumlah capaian pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik.
Hingga saat ini, sebanyak 107 ruas jalan dan 43 jembatan telah kembali fungsional. Pemulihan sektor pendidikan juga menunjukkan perkembangan dengan kembali beroperasinya seluruh 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana atau mencapai 100 persen.
Adapun proses pembersihan material kayu pascabencana telah mencapai 99 persen di Sumatera Barat, 90 persen di Sumatera Utara, dan 70 persen di Aceh.
Pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak agar infrastruktur, aktivitas masyarakat, serta pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.
Melalui rapat tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana musim hujan yang berjalan beriringan dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera. Koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah diharapkan menjadi bagian penting dalam meminimalkan dampak bencana serta mempercepat pemulihan masyarakat.
