MAESANEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) maupun tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Yusril mengatakan, Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan penuh kepada Bareskrim Polri untuk mengusut perkara tersebut, termasuk mendalami kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana makar.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujar Yusril, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, pada tahap awal penyelidikan, tiga orang sempat ditahan dengan sangkaan tindak pidana penyadapan atau intersepsi elektronik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Namun, setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka serta mengumpulkan sejumlah alat bukti, penyidik mulai mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain.
Salah satu yang turut didalami adalah dugaan makar dengan merujuk pada Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.
Menurut Yusril, perkembangan sangkaan dalam proses penyidikan tersebut tidak berarti terdapat pertentangan dalam keterangan pemerintah. Ia menegaskan, penetapan sangkaan harus didasarkan pada perkembangan fakta dan kecukupan alat bukti yang ditemukan penyidik.
Selain itu, Yusril mengungkapkan bahwa pembahasan bersama sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara juga telah menyoroti aspek hukum penyadapan terhadap kepala negara.
Persoalan tersebut, kata dia, perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kedudukan dan fungsi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa penyidik masih terus mendalami perkara tersebut. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah dugaan perbuatan itu berkaitan dengan upaya pembunuhan terhadap Presiden atau upaya menggulingkan pemerintahan.
Ia menambahkan, pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi masih berlangsung. Karena itu, Yusril meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada Bareskrim Polri untuk menuntaskan perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan, alat bukti terus dihimpun, saksi-saksi diperiksa terus, dan saya kira Bareskrim menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan amanat undang-undang,” tuturnya.
Yusril berharap proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan secara profesional, transparan, serta berdasarkan fakta hukum sehingga seluruh aspek dalam perkara dugaan penyadapan tersebut dapat terungkap.
