MAESANEWS, MANADO- Anggota DPD RI/MPR RI daerah pemilihan Sulawesi Utara, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP, mengajak insan pers memahami lebih jauh kedudukan, fungsi, dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan Stefanus BAN Liow saat menggelar Sarasehan Kebangsaan di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Sulawesi Utara, kawasan Tikala, Manado.
Mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, kegiatan ini menghadirkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi, Dr. Ferry Daud Liando, S.IP., M.Si., sebagai narasumber, dengan jurnalis senior Deisy Holung sebagai pemandu diskusi.
Dalam pemaparannya, Stefanus menjelaskan perubahan kedudukan MPR RI setelah reformasi dan amandemen UUD 1945.
Ia menegaskan, MPR RI tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara seperti pada masa Orde Baru, melainkan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya.
“Kedudukan MPR tidak lagi seperti zaman Orba. Setelah reformasi dan amandemen UUD 1945, MPR RI tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan kedudukannya sejajar dengan tujuh lembaga negara lainnya,” jelasnya.
Stefanus juga memaparkan komposisi keanggotaan MPR RI yang terdiri dari 732 anggota, yakni 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI.
Setiap provinsi, lanjutnya, memiliki empat wakil di DPD RI tanpa bergantung pada jumlah penduduk. Hal ini menjadi salah satu bentuk representasi daerah dalam sistem perwakilan di tingkat nasional.
Selain itu, ia menjelaskan sejumlah tugas dan kewenangan MPR RI, di antaranya melantik Presiden dan Wakil Presiden, mengubah dan menetapkan UUD 1945 dengan tetap mempertahankan Pembukaan UUD 1945 serta bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menetapkan Ketetapan MPR RI, dan menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan.
Di hadapan para awak media, Stefanus turut menekankan pentingnya keberadaan DPD RI sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
“DPD RI memiliki tugas penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Sayangnya, keberadaan dan kewenangannya belum sepenuhnya dipahami masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ferry Daud Liando dalam sesi diskusi membahas penguatan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan, hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai isu ketatanegaraan yang berkembang saat ini.
Menurut Liando, sarasehan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya kalangan pers, mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, peran masing-masing lembaga negara, serta pentingnya menjaga konsensus kebangsaan di tengah keberagaman.
Pada bagian akhir kegiatan, Stefanus BAN Liow menyampaikan bahwa sarasehan kebangsaan serupa akan terus dilaksanakan di berbagai daerah di Sulawesi Utara.
Sebelumnya, pada Senin pagi, kegiatan serupa telah dilaksanakan di SMA Negeri 7 Manado. Sementara pada Minggu (8/11/2026), Sarasehan Kebangsaan yang digelar Stefanus BAN Liow juga berlangsung di wilayah Tomohon Barat, Kota Tomohon, dan Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa.
