Pansus DPRD Tomohon Matangkan Ranperda Perizinan dan Kemudahan Berusaha

oleh -1111 Dilihat

MAESANEWS, TOMOHON – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perizinan Berusaha, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Berusaha di Daerah.

Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui rapat Pansus yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kota Tomohon, Kamis (5/11/2026), dipimpin langsung oleh pimpinan Pansus dan dihadiri seluruh anggota Pansus DPRD Kota Tomohon.

Dalam rapat tersebut, Pansus turut menghadirkan jajaran teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Kota Tomohon serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tomohon.

Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan dan sinkronisasi substansi Ranperda agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus mampu mengakomodasi kebutuhan serta karakteristik perekonomian daerah.

Sejumlah poin penting menjadi perhatian dalam pembahasan, di antaranya penyederhanaan mekanisme perizinan berusaha, kepastian pemberian insentif bagi investor, serta penyediaan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin menanamkan modal di Kota Tomohon.

Pansus DPRD Kota Tomohon menilai, keberadaan regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan investor. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan iklim investasi di Kota Tomohon semakin kondusif, kompetitif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, keterlibatan perangkat daerah teknis dan Bagian Hukum Setda dalam pembahasan bertujuan memastikan setiap pasal dalam rancangan regulasi dicermati secara teliti, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melalui pembahasan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif, Pansus DPRD Kota Tomohon berharap Ranperda tersebut dapat segera diselesaikan dan diproses sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Regulasi ini diharapkan menjadi salah satu landasan dalam memperkuat sektor investasi, membuka peluang usaha, serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.