MAESANEWS, JAKARTA – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai dugaan tersebut perlu didalami lebih lanjut untuk memastikan fakta serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Yusril menyebut, penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya kaitan antara dugaan penyadapan tersebut dengan upaya menghambat Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keamanan dan kewibawaan kepala negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Yusril juga menjelaskan bahwa Pasal 191 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mengatur mengenai tindak pidana makar terhadap Presiden serta makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Oleh karena itu, dugaan penyadapan tersebut perlu ditelusuri secara cermat untuk mengetahui apakah terdapat unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan penanganan persoalan ini dilakukan berdasarkan fakta dan bukti hukum yang kuat, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga seluruh fakta terungkap, dugaan penyadapan tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai persoalan yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut oleh pihak berwenang.
