MAESANEWS, MANADO – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memberikan penguatan tata kelola keuangan desa kepada para Hukum Tua se-Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
Kegiatan tersebut dikemas dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang berlangsung di The Sentra Hotel, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (9/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas PMD Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Novita Lumintang, S.STP., M.Si., hadir sebagai salah satu narasumber strategis.
Pada kesempatan itu, Lumintang menyampaikan materi terkait penguatan tata kelola keuangan desa, efektivitas pelaksanaan pembangunan desa, serta pentingnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.
Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui kegiatan seperti ini sangat penting untuk mendorong pengelolaan keuangan desa yang semakin tertib, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lumintang juga berharap kegiatan serupa tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, tetapi dapat diperluas ke kabupaten dan kota lainnya di Sulawesi Utara.
“Kiranya ke depan kegiatan seperti ini bisa dibuat di kabupaten/kota yang lain,” ujar Lumintang.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut, para Hukum Tua semakin memahami pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Dengan adanya sinergi antara BPKP dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara, diharapkan pengawasan serta pembinaan terhadap pemerintah desa semakin optimal demi terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
