MAESANEWS, JAKARTA – Istana Kepresidenan meningkatkan kewaspadaan menyusul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Pemerintah juga berencana melakukan pembenahan internal guna mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, langkah peningkatan kewaspadaan dan pembenahan di lingkungan pemerintahan terus dilakukan.
“Kalau kewaspadaan kan terus-menerus, ya. Bersih-bersih terus,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo juga meminta agar dugaan kasus penyadapan tersebut diusut secara transparan dan objektif. Ia berharap tim khusus Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat menjalankan tugas secara profesional serta mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya.
Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra menyebut dugaan penyadapan yang diduga dilakukan LSP bersama sejumlah pihak lainnya merupakan tindakan ilegal. Bahkan, ia menilai tindakan tersebut mengarah pada dugaan makar.
“Itu tindakan ilegal, dan mengarah ke tindakan makar,” tegas Herindra di Istana Negara, Jumat (6/11/2026).
Meski demikian, Herindra belum bersedia mengungkap identitas pihak yang diduga menjadi dalang maupun pihak yang memberikan perintah dalam kasus tersebut.
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan persatuan bangsa.
Ia mengingatkan agar ambisi kekuasaan tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat. Menurutnya, stabilitas dan persatuan nasional harus tetap dijaga di tengah munculnya persoalan tersebut.
Syahganda juga meminta masyarakat memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo dan aparat kepolisian dalam mengusut dugaan penyadapan tersebut secara tegas, objektif, dan transparan.
“Penegakan hukum harus menjadi landasan utama dalam menyelesaikan perkara ini,” pungkasnya.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan proses pengusutan berjalan sesuai aturan hukum, sekaligus memperkuat sistem pengamanan dan pengawasan internal agar keamanan Presiden serta pejabat negara tetap terjaga.
