MAESANEWS, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan klarifikasi resmi terkait keberangkatan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, bersama keluarga ke Israel yang menjadi perhatian publik.
Pemprov Sulut menegaskan bahwa perjalanan tersebut merupakan kegiatan rohani keluarga yang telah direncanakan sejak lama dan tidak berkaitan dengan urusan kedinasan. Seluruh biaya perjalanan dipastikan menggunakan dana pribadi, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut, Denny Mangala, menjelaskan bahwa keberangkatan Gubernur bukan merupakan bagian dari agenda kerja pemerintahan.
“Perjalanan rohani ini sudah direncanakan sejak lama. Ini merupakan perjalanan keluarga, bukan dalam rangka kerja. Seluruh pembiayaan menggunakan dana pribadi, bukan APBD,” ujar Denny Mangala.
Ia juga memastikan bahwa keberangkatan Gubernur ke luar negeri telah memperoleh izin resmi dari Menteri Dalam Negeri sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait keterlibatan sejumlah pejabat perangkat daerah dalam rombongan, Denny menegaskan bahwa biaya perjalanan masing-masing pejabat juga ditanggung menggunakan dana pribadi, bukan anggaran pemerintah daerah.
Sementara itu, menyangkut keberlangsungan roda pemerintahan selama Gubernur berada di luar negeri, Pemprov Sulut memastikan seluruh pelayanan publik dan program kerja tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Gubernur Yulius Selvanus disebut tetap menjalankan fungsi pemantauan dan koordinasi dengan jajaran perangkat daerah dari lokasi keberadaannya.
Untuk memastikan kelancaran administrasi pemerintahan, Pemprov Sulut juga telah menunjuk Pelaksana Harian (Plh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Intinya, pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Tidak ada halangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama Gubernur berada di luar negeri,” tegas Denny.
Melalui klarifikasi tersebut, Pemprov Sulut menegaskan bahwa perjalanan Gubernur Yulius Selvanus ke Israel merupakan agenda pribadi keluarga, dengan pembiayaan mandiri serta tetap memperhatikan ketentuan perizinan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
