MAESANEWS, MANADO-Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka evaluasi capaian program dan kegiatan perangkat daerah Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2026, sekaligus membahas rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2027, Rabu (28/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R.L. Waworuntu, didampingi anggota Komisi I, Raski Mokodompit dan Fheramita Mokodompit.
Dalam agenda tersebut, Komisi I mendengarkan pemaparan dari masing-masing mitra kerja terkait realisasi penyerapan anggaran, pelaksanaan program yang telah berjalan maupun yang sementara dilaksanakan, serta rencana kerja dan kebutuhan anggaran untuk tahun mendatang.
Adapun perangkat daerah yang hadir dalam pembahasan tersebut meliputi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Melalui rapat evaluasi ini, Komisi I ingin memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah berjalan sesuai perencanaan, memiliki capaian yang terukur, serta dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan penjelasan mengenai perkembangan pelaksanaan program, tingkat penyerapan anggaran, serta berbagai kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2026.
Selain mengevaluasi capaian program berjalan, pembahasan juga diarahkan pada rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2027. Hal ini menjadi bagian penting untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan kebutuhan, prioritas, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Komisi I DPRD Sulut menyimak seluruh paparan yang disampaikan oleh mitra kerja. Pada kesempatan yang sama, para anggota komisi turut memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktif sebagai bahan perbaikan terhadap pelaksanaan program maupun penyusunan rencana kerja ke depan.
Pengawasan tersebut diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, menegaskan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan harus dilakukan secara optimal, dengan mengedepankan tanggung jawab, ketepatan program, serta hasil nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, perangkat daerah perlu menyelaraskan pelaksanaan program dengan arah kebijakan dan gerak cepat Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam mendorong pembangunan daerah.
Braien menekankan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Lebih dari itu, program yang dijalankan harus memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara.
“Gubernur Yulius ingin program pemerintah berdampak baik untuk masyarakat Sulut. Oleh karena itu, semua program kerja 2026 dan rencana program 2027 utamanya harus berdampak langsung kepada masyarakat,” jelas Braien.
Ia berharap seluruh mitra kerja Komisi I dapat menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperkuat perencanaan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai koridor hukum.
RDP evaluasi program dan anggaran ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sulut terhadap kinerja perangkat daerah. Melalui pembahasan secara langsung bersama mitra kerja, Komisi I berupaya mengidentifikasi capaian, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, sekaligus mendorong perbaikan pada program yang belum berjalan optimal.
Komisi I juga menaruh perhatian pada penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2027 agar lebih terarah, realistis, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Dengan evaluasi dan koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan program perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat terlaksana secara tertib, sesuai ketentuan hukum, serta memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan setiap program pembangunan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Utara.
