MAESANEWS, MANADO – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), H. Ruslan Abdul Gani, S.Sos., MM, mengingatkan potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) pada 2027 menyusul rencana pemangkasan anggaran subsidi BBM sebesar Rp11 triliun.
Peringatan tersebut disampaikan Ruslan dalam rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Senin (19/10/2026). Ia meminta pimpinan DPRD Sulut bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Kepala Biro Ekonomi, serta perwakilan Polda Sulut untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya pasokan dan distribusi BBM.
Menurut Ruslan, rencana pengurangan subsidi tersebut perlu dicermati secara serius karena kondisi distribusi BBM saat ini masih menimbulkan persoalan di lapangan. Salah satunya terlihat dari antrean kendaraan yang disebutnya telah mengular hingga wilayah Bintauna.
“Tahun depan sebesar Rp11 triliun akan dikurangi dari subsidi kita, yakni Pertamina. Sekarang saja belum dikurangi, antrean sudah sampai di Bintauna. Apalagi tahun depan kalau dikurangi,” ungkap Ruslan, yang merupakan anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan (Dapil) Bitung–Minahasa Utara (Minut).
Ia menilai, apabila rencana pengurangan subsidi tersebut benar-benar diberlakukan, dampaknya terhadap ketersediaan BBM dan antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) perlu diantisipasi sejak dini.
“Bisa dibayangkan, kalau itu benar-benar dikurangi, seperti apa panjang antreannya nanti?” tegasnya.
Di hadapan Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, Ruslan kembali menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD, Pertamina, dan instansi terkait untuk menyiapkan langkah antisipasi.
Menurutnya, seluruh pihak perlu memperhitungkan kemungkinan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat, terutama jika pengurangan subsidi berimbas pada kelancaran distribusi dan ketersediaan BBM di daerah.
Ruslan juga menyoroti informasi mengenai rencana pengalihan anggaran Rp11 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Hal ini perlu kita antisipasi bersama Pertamina. Terlihat, Rp11 triliun ini akan dialihkan ke MBG dan Koperasi Desa Merah Putih,” pungkasnya.
Ia berharap pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan langkah antisipatif agar persoalan antrean dan potensi kelangkaan BBM tidak semakin membebani masyarakat Sulawesi Utara.(Eca)
