MAESANEWS, MANADO-Anggota Komisi II DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Normans Luntungan, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar di wilayah Nusa Utara, meliputi Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaud.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diinisiasi Komisi II DPRD Sulut bersama Komisi I dan Komisi IV, Senin (19/10/2026), di ruang rapat serba guna kantor DPRD Sulut, Normans mengungkapkan harga Pertalite di tingkat pengecer di Kabupaten Sitaro telah mencapai Rp20.000 hingga Rp35.000 per liter.
Ia meminta PT Pertamina lebih serius mengatasi persoalan distribusi BBM agar masyarakat tidak terus terbebani dengan harga yang jauh di atas harga resmi.
“Mohon keseriusan dari pihak Pertamina untuk menyelesaikan itu, karena harga di jalan-jalan itu sudah di kisaran Rp20.000 sampai Rp35.000di Kabupaten Sitaro. Jadi kasihan masyarakat di sana,” tegas Normans.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat memberatkan masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan relatif rendah. Karena itu, ia meminta agar penyaluran Pertalite diprioritaskan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), bukan justru didominasi pengecer.
“Saya mohon Pertamina kalau bisa, jangan diberikan kepada pengecer, tetap ada pada pompa bensin yang ada, supaya harga tetap stabil di harga Rp6.800,” ujarnya.
Normans mempertanyakan distribusi BBM yang dinilainya belum berjalan efektif. Ia mengungkapkan, meskipun kapal pengangkut BBM telah tiba dengan membawa puluhan ribu liter, stok Pertalite di wilayah tersebut dapat habis hanya dalam waktu dua hari.
Kondisi serupa, lanjutnya, juga terjadi pada solar di Sitaro. Persediaan BBM disebut hanya bertahan dua hingga tiga hari setelah kapal tiba. Ia bahkan menerima informasi bahwa sebagian BBM yang beredar di pengecer dibawa untuk dijual ke Manado.
“Begitu kapal masuk, dua sampai tiga hari sudah tidak ada lagi barangnya. Masalahnya sama, di ecer ada juga yang jual ke Manado,” ungkapnya.
Ia meminta Pertamina mengevaluasi penyaluran BBM, termasuk memastikan jumlah yang disalurkan kepada nelayan sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
Normans mengaku turut merasakan kesulitan tersebut karena setiap hari bolak-balik Manado–Siau. Menurutnya, persoalan distribusi BBM di wilayah kepulauan harus mendapat perhatian serius karena berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.
Selain kelangkaan Pertalite dan solar, Normans juga mengangkat persoalan keterbatasan armada kapal yang melayani masyarakat Nusa Utara.
Ia menyebut beredar dua informasi terkait operasional kapal, yakni dugaan adanya persoalan jasa bandar serta keterbatasan pasokan solar dari Pertamina. Ia meminta agar hal tersebut diperjelas sehingga tidak menghambat pelayanan transportasi laut.
“Isu yang pertama ditahan jasa bandar. Isu yang kedua, tidak ada solar. Pertamina tidak mau kasih solar. Apakah itu betul?” tanyanya dalam rapat tersebut.
Normans mengingatkan, keterbatasan jumlah kapal yang beroperasi dapat membahayakan keselamatan penumpang apabila terjadi penumpukan penumpang akibat jadwal pelayaran yang terbatas.
Ia menyinggung kejadian kebakaran kapal dari Kabupaten Talaud yang, menurut keterangannya, berkaitan dengan jumlah penumpang yang melebihi kapasitas kapal.
Karena itu, ia meminta pemerintah dan pihak terkait tidak membiarkan persoalan pasokan solar mengganggu operasional kapal, terlebih jika kondisi tersebut membuat hanya satu kapal yang dapat beroperasi setiap hari.
“Lebih baik batasi minyak solar yang ada dibandingkan dengan kapal yang ada, karena kalau kapal ini tidak jalan, satu kapal tidak cukup. Di Talaud juga begitu,” katanya.
Normans berharap Pertamina bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk menjamin ketersediaan BBM sekaligus mendukung kelancaran transportasi laut di Sitaro, Sangihe, dan Talaud.
“Jadi mohon itu segera diatasi dengan serius. Itu tentang dapil saya, jadi mohon diperhatikan,” pungkasnya.(Eca)
