MAESANEWS, MANADO – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian, menyoroti simpang siurnya informasi terkait kebijakan meliburkan sekolah dan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sulut beberapa waktu lalu.
Persoalan tersebut disampaikan Cindy dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, Senin (19/10/2026), di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut.
Dalam rapat tersebut, Cindy mengungkapkan bahwa dirinya menerima sejumlah telepon dan pesan WhatsApp dari masyarakat yang mempertanyakan kebenaran surat imbauan pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah.
Menurutnya, informasi mengenai kebijakan tersebut belum tersampaikan secara merata kepada seluruh sekolah. Kondisi ini menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama terkait apakah siswa harus diliburkan atau tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa.
“Di Komisi IV, saya sendiri mendapatkan telepon atau WhatsApp dari masyarakat yang mempertanyakan apakah informasi ini benar atau tidak. Dari sekolah masing-masing, informasinya masih simpang siur,” ungkap Cindy.
Ia menjelaskan, terdapat sekolah yang telah menerima informasi mengenai kebijakan tersebut, sementara sekolah lainnya belum mendapatkan komunikasi yang jelas. Bahkan, sejumlah sekolah terlanjur meliburkan siswa meskipun surat terkait kebijakan itu telah dibatalkan karena situasi yang sudah berubah.
Cindy menilai persoalan komunikasi dan koordinasi dalam penyampaian kebijakan pendidikan seperti ini bukan kali pertama terjadi. Situasi serupa, menurutnya, pernah muncul ketika pemerintah mengambil keputusan untuk meliburkan sekolah atau memulangkan siswa lebih awal akibat kondisi tertentu, termasuk bencana.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme distribusi informasi agar setiap kebijakan pemerintah dapat diterima serta dipahami secara cepat dan seragam oleh seluruh sekolah.
“Jadi mungkin surat sudah keluar dari Pak Gubernur atau Pak Sekprov, tetapi distribusi ke sekolah-sekolah ini sepertinya belum begitu lancar. Akibatnya, informasi di lapangan menjadi simpang siur,” ujarnya.
Sebagai langkah perbaikan, Cindy mengusulkan pembentukan grup komunikasi terpadu yang melibatkan pihak-pihak terkait. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat mempercepat penyampaian informasi resmi sekaligus memastikan tidak ada perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Ia mencontohkan pola komunikasi yang diterapkan Komisi II DPRD Sulut dalam menangani persoalan BBM. Melalui grup komunikasi tersebut, koordinasi dilakukan bersama pihak terkait, termasuk Gubernur Sulut, Biro Perekonomian, Pertamina, Hiswana Migas, serta anggota Komisi II DPRD Sulut.
“Saya mengusulkan ada grup seperti ini,” tegasnya.
Cindy berharap mekanisme serupa dapat diterapkan dalam koordinasi kebijakan pendidikan, khususnya ketika pemerintah harus mengambil keputusan secara cepat dalam situasi darurat atau kondisi yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Dengan adanya jalur komunikasi yang terintegrasi, informasi mengenai kebijakan kegiatan belajar-mengajar diharapkan dapat diterima secara serentak oleh pihak sekolah. Dengan demikian, kesalahpahaman dapat diminimalkan dan sekolah, siswa, maupun orang tua tidak lagi dibuat bingung oleh informasi yang berbeda-beda.
Ia menegaskan, komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik menjadi hal penting agar setiap kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
