MAESANEWS, JATINANGOR – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menerima penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya sekaligus penyematan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dalam upacara yang berlangsung di Lapangan Parade Abdi Praja, Kampus IPDN Jatinangor, Senin (12/10/2026).
Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghormatan atas kepemimpinan dan pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menegaskan pentingnya integritas, tanggung jawab, serta komitmen terhadap pelayanan publik.
Dalam sambutannya di hadapan Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si., jajaran civitas akademika, dan para Praja IPDN, Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya. Ia menegaskan bahwa penghormatan tersebut bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan amanah untuk terus memberikan kontribusi bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.
“Penganugerahan ini bukanlah sekadar tanda kehormatan pribadi. Lebih dari itu, penganugerahan ini adalah panggilan tanggung jawab, sebuah amanah, dan tantangan moral untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Yulius.
Tekankan Integritas dan Pengabdian
Kartika Pamong Praja Madya merupakan penghargaan yang diberikan IPDN kepada kepala daerah sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan dan pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan menjadi simbol kehormatan sekaligus keterikatan dengan keluarga besar pendidikan kepamongprajaan.
Kedua penghargaan tersebut menegaskan pentingnya peran pemimpin dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia pendidikan kepamongprajaan.
Bagi Gubernur Yulius, penghargaan itu juga menjadi pengingat bahwa jabatan dan kehormatan harus diiringi dengan tanggung jawab nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Ajak Praja IPDN Adaptif terhadap Perubahan Zaman
Dalam kesempatan tersebut, Yulius turut memberikan pesan kepada para Praja IPDN agar mempersiapkan diri menjadi aparatur negara yang disiplin, berintegritas, kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Menurutnya, kualitas aparatur sipil negara menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, para calon pamong praja dituntut terus meningkatkan kompetensi, mengenali potensi diri, serta mampu menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence(AI), pemanfaatan big data, serta pemahaman terhadap dinamika ekonomi global.
Perkembangan tersebut, lanjutnya, menuntut birokrasi yang semakin responsif, adaptif, dan berdaya saing. Aparatur pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada rutinitas administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sinergi dan Pelayanan Publik Jadi Perhatian
Yulius juga menekankan bahwa kepemimpinan harus dibangun melalui sinergi dengan berbagai elemen, termasuk masyarakat, TNI, Polri, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, seorang pemimpin perlu memiliki ketegasan dalam prinsip sekaligus jiwa mengayomi, memahami kebutuhan masyarakat, dan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi langkah konkret di lapangan.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa nilai-nilai kepamongprajaan harus diwujudkan melalui integritas, profesionalisme, kolaborasi, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menutup sambutannya, Gubernur Yulius mengajak para Praja IPDN untuk mengambil peran aktif dalam perjalanan pembangunan bangsa dan tidak sekadar menjadi penonton perubahan.
“Jangan pernah mau sekadar menjadi penumpang yang duduk manis di dalam kendaraan. Jadilah pengemudi dan penggerak perubahan!” tegasnya.
Melalui penganugerahan tersebut, Yulius berharap semangat pengabdian dan nilai-nilai kepamongprajaan terus tumbuh di lingkungan IPDN maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia juga mendorong agar nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi para aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
