MAESANEWS, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menorehkan capaian membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Sulut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dirangkaikan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2025, Selasa (2/6/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara independen, profesional, dan objektif. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gubernur menjelaskan, di tengah tantangan efisiensi belanja dan penguatan disiplin fiskal sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemprov Sulut mampu menjaga kinerja keuangan daerah dengan baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari anggaran. Selain itu, posisi fiskal daerah tetap terjaga dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar.
Dari sisi neraca, total aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkat dari Rp10,78 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp11,50 triliun pada tahun 2025 atau bertambah sekitar Rp710,66 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan nilai aset tetap dan investasi jangka panjang. Di sisi lain, total kewajiban daerah berhasil ditekan dari Rp1,26 triliun menjadi Rp849,77 miliar, menunjukkan semakin sehatnya kondisi fiskal daerah.
Gubernur juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Di antaranya revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara yang kini berkembang menjadi ruang edukasi dan destinasi wisata budaya modern. Museum tersebut bahkan telah diresmikan oleh Menteri Kebudayaan RI pada 22 Mei 2026. Selain itu, Sulawesi Utara tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja.
Tak hanya itu, Sulawesi Utara juga meraih penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi, serta penghargaan Terbaik II dalam pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tingkat regional Sulawesi.
Meski kembali meraih opini WTP, Gubernur menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar terus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan serta menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara konsisten.
Mengutip pesan Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia juga meminta agar temuan pemeriksaan yang berulang menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah sehingga tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang.
“Opini WTP yang kita peroleh bukan sekadar pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga merupakan amanah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat,” tegas Gubernur.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan visi Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
(**)
