MAESANEWS, MANADO — Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, pada Sabtu (9/5/2026), menjadi momentum strategis yang menegaskan kehadiran negara di wilayah terluar Indonesia. Selain sarat makna geopolitik dan kedaulatan, kunjungan tersebut juga menyoroti kesiapsiagaan sistem pengamanan nasional di kawasan perbatasan utara NKRI.
Di tengah tingginya perhatian publik terhadap agenda Presiden di Miangas, muncul pertanyaan terkait ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut di lokasi kunjungan Presiden.
Padahal, seluruh persiapan penyambutan Presiden disebut telah dilakukan secara maksimal hingga Jumat malam. Sebanyak 23 manifest rombongan Gubernur dan Forkopimda Sulut telah disiapkan untuk bertolak ke Miangas menggunakan pesawat Cessna milik TNI Angkatan Udara pada pukul 06.00 WITA.
Tidak hanya itu, seluruh perangkat protokoler, pengamanan, koordinasi lapangan, hingga skenario penyambutan VVIP juga telah berada dalam kondisi siap operasi tanpa kendala teknis maupun administratif.
Namun, dalam perkembangan terakhir, Gubernur Sulut bersama Forkopimda memutuskan tetap berada di Manado. Keputusan tersebut diambil bukan karena persoalan teknis, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi langsung Presiden RI melalui Sekretaris Kabinet pada Jumat (8/5) malam.
Instruksi tersebut meminta unsur pimpinan daerah dan Forkopimda tetap standby di Manado guna memastikan stabilitas wilayah, pengendalian keamanan regional, serta kesiapsiagaan selama Presiden melaksanakan kunjungan di kawasan perbatasan negara.
Langkah itu dinilai mencerminkan penerapan prinsip “satu komando negara” dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pertahanan nasional. Dalam konteks pengamanan kepala negara, fokus pengamanan tidak hanya berada di titik kunjungan, tetapi juga mencakup wilayah penyangga strategis.
Sulawesi Utara sendiri memiliki posisi penting dalam sistem pertahanan nasional karena berbatasan langsung dengan jalur laut internasional dan wilayah lintas batas negara. Karena itu, pengendalian situasi keamanan di pusat wilayah dianggap menjadi bagian integral dari pengamanan kunjungan Presiden.
Sebagai purnawirawan TNI, Gubernur Yulius Selvanus dinilai memahami sepenuhnya pentingnya disiplin terhadap rantai komando negara. Dalam perspektif tersebut, instruksi Presiden untuk menjaga kesiapsiagaan wilayah berada di atas agenda seremoni dan simbolik penyambutan.
Pengamat pemerintahan menilai, keputusan tetap standby di Manado menunjukkan kedewasaan institusional serta komitmen terhadap stabilitas negara. Kepemimpinan, dalam situasi strategis nasional, tidak semata diukur dari kehadiran dalam seremoni, melainkan dari ketepatan menjalankan instruksi negara secara disiplin dan terukur.
Dengan demikian, ketidakhadiran Gubernur dan Forkopimda Sulut di Miangas dinilai bukan sebagai bentuk kurangnya penghormatan kepada Presiden, melainkan justru bentuk loyalitas penuh terhadap instruksi Kepala Negara demi menjaga stabilitas dan keamanan wilayah selama kunjungan berlangsung.
(**)
