MAESANEWS, MANADO – Polemik pemblokiran jalan oleh warga Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Sulawesi Utara. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (27/04/2026), berbagai pihak terkait duduk bersama untuk mencari solusi terbaik, termasuk manajemen PT Meares Soputan Mining (MSM)/PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulut, serta perwakilan warga lingkar tambang.
RDP yang berlangsung dari siang hingga sore ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter dan dipimpin jajaran pimpinan komisi. Forum tersebut mengerucut pada satu fokus utama, yakni keselamatan dan kenyamanan akses jalan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
Perwakilan warga, Richardno Tatuil, mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang selama ini digunakan masyarakat sudah sangat memprihatinkan dan berisiko terhadap keselamatan pengguna. Jalan tersebut merupakan jalur vital yang menghubungkan aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan warga.
“Kami hanya ingin jaminan keselamatan. Jalan lama sudah tidak layak, bahkan sulit diperbaiki. Karena itu, kami berharap ada solusi berupa akses jalan baru yang aman,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak BPJN Sulut memastikan bahwa solusi jangka panjang sebenarnya sudah berjalan melalui skema tukar guling jalan antara pemerintah dan PT MSM. Proyek ini disebut telah melalui berbagai tahapan pembahasan dan kini tinggal menuntaskan aspek administratif.
“Secara teknis jalan baru sudah memenuhi spesifikasi Bina Marga. Saat ini prosesnya tinggal penyelesaian administrasi karena menyangkut aset negara,” jelas perwakilan BPJN Sulut, Jenry Wongkar.
Di sisi lain, PT MSM/TTN menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan. Head External dan Sustainability PT MSM/TTN, Yustinus Harry Setiawan, menegaskan bahwa perusahaan telah membangun jalan baru sepanjang 3,1 kilometer sejak 2020 sebagai bagian dari rencana pengembangan tambang dan peningkatan keselamatan publik.
“Pembangunan jalan baru ini sudah selesai secara teknis pada Februari 2026 dan telah sesuai standar pemerintah. Namun, penggunaannya masih menunggu proses administrasi sesuai aturan negara,” jelas Setiawan.
Lebih lanjut, PT MSM juga tidak tinggal diam terhadap kondisi jalan lama. Atas arahan BPJN, perusahaan siap melakukan perbaikan akses jalan lama yang diperkirakan memakan waktu 5–6 bulan. Bahkan, PT MSM membuka opsi untuk meminjamkan jalan baru sebagai solusi sementara, meski di lapangan masih terdapat perbedaan pandangan di antara warga.
Langkah proaktif ini menjadi bukti nyata peran PT MSM dalam mendukung konektivitas wilayah dan keselamatan masyarakat di sekitar area operasionalnya.
Sementara itu, DPRD Sulut memastikan akan mengambil langkah lanjutan dengan turun langsung ke lapangan. Anggota Komisi III, Amir Liputo, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan kondisi riil di lokasi sebelum mengambil keputusan strategis.
“Kami akan turun langsung untuk melihat fakta di lapangan, mendengar semua pihak, dan merumuskan rekomendasi terbaik. DPRD harus hadir sebagai penengah yang adil dalam persoalan ini,” tegas Liputo.
Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah, dan PT MSM, diharapkan solusi konkret segera terwujud demi menjamin keselamatan serta kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah Bitung dan Likupang Timur.
