MAESANEWS, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah tegas dalam memperkuat perlindungan dan peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur, Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Muktharudin pada Jumat (24/4/2026).
Langkah strategis ini bertujuan menghadirkan sistem perlindungan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan bagi warga Sulawesi Utara yang bekerja di luar negeri. Selain itu, kerja sama ini diharapkan mampu menekan berbagai permasalahan yang selama ini kerap dihadapi para PMI di negara penempatan.
Dalam sambutannya, Menteri Muktharudin menegaskan bahwa peningkatan kompetensi dan perlindungan pekerja migran merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa implementasi kebijakan tersebut membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar setiap tenaga kerja yang diberangkatkan telah melalui prosedur legal serta memiliki keterampilan yang memadai.
“Setiap pekerja migran harus berangkat dengan kesiapan yang matang, baik dari sisi legalitas maupun kompetensi, sehingga mampu bersaing di tingkat global,” ujar Muktharudin.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius menyambut positif sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai kerja sama ini sangat penting mengingat Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah pengirim PMI ke berbagai negara, termasuk Jepang.
“Kami sangat berterima kasih atas inisiatif ini. Kerja sama ini akan membantu masyarakat Sulawesi Utara mempersiapkan diri secara lebih baik sebelum bekerja di luar negeri, sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi mereka,” ungkap Yulius.
Penandatanganan MoU dan PKS ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat dari kedua belah pihak. Menteri Muktharudin didampingi Sekretaris Jenderal serta pejabat Eselon I, sementara Gubernur Sulawesi Utara hadir bersama Plh. Sekretaris Provinsi dan sejumlah kepala dinas terkait.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap tercipta sistem perlindungan PMI yang lebih kuat dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja asal Sulawesi Utara di kancah internasional.
(**)
