MAESANEWS, MANADO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H, M.H, menegaskan bahwa Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam penguatan desa, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun politik di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Pattipeilohy dalam kegiatan Silaturahmi dan Rapat Pleno Perdana Diperluas DPD dan DPC ABPEDNAS se-Sulawesi Utara yang digelar di Aula Lantai IV Kantor Kejaksaan Tinggi Sulut, Senin (20/4/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa ABPEDNAS bersama Kejaksaan tengah menjalankan sejumlah program strategis. Program tersebut meliputi pengawasan dana desa untuk menjaga stabilitas sosial, “jaga dapur MBG” guna mendukung ketahanan pangan, “jaga koperasi merah putih” sebagai penguatan ekonomi lokal, serta pengawalan pemilu dan pilkades agar berjalan adil dan kondusif.
Untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut, Pattipeilohy menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program pemberdayaan desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Dukungan dari Pemprov serta bupati dan wali kota sangat kami harapkan untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap program menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa,” ujarnya di hadapan para kepala daerah, jajaran Kejaksaan, serta pengurus ABPEDNAS.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, dalam sambutannya secara virtual menyampaikan optimisme terhadap pelaksanaan program-program strategis ABPEDNAS. Ia menilai dukungan penuh dari ST Burhanuddin selaku Ketua Dewan Pembina, serta jajaran Kejaksaan dari pusat hingga daerah, menjadi kekuatan besar dalam mendorong kemajuan desa.
Indra juga menyoroti komitmen kuat di Sulawesi Utara yang dinilai mampu menjadi contoh dalam pembangunan desa. Ia optimistis, sinergi antara Kejati Sulut, pemerintah daerah, dan ABPEDNAS di bawah kepemimpinan Stefanus BAN Liow akan membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Di sisi lain, Ketua DPD ABPEDNAS Sulut, Stefanus BAN Liow, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kejati Sulut. Ia menilai peran Pattipeilohy sebagai Ketua Dewan Penasehat menjadi bukti nyata kepedulian terhadap tata kelola desa yang lebih baik.
“Dukungan ini sangat penting untuk membantu desa dalam mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin muncul,” ujarnya.
Rapat pleno ini turut dihadiri oleh jajaran Kejaksaan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Novita Lumintang, serta pengurus ABPEDNAS dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pembangunan desa.
(**)
