MAESANEWS, MANADO — DPRD Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat menguliti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2025. Melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus), berbagai catatan kritis mencuat, mulai dari transparansi anggaran hingga persoalan mendasar pada infrastruktur digital pemerintahan.
Pembentukan Pansus tersebut diputuskan dalam rapat paripurna, Senin (13/4/2026), yang sekaligus menjadi titik awal pembahasan LKPJ secara intensif.
Anggota Pansus, Jeane Laluyan, secara tegas menyoroti masih minimnya keterbukaan informasi anggaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia menilai, laporan yang disajikan belum mampu menggambarkan secara utuh penggunaan dana publik.
“Setiap anggaran harus dijelaskan secara rinci, mulai dari peruntukan, jumlah kegiatan hingga hasil di lapangan. Capaian kinerja juga harus terukur, bukan sekadar laporan umum,” tegas Laluyan.
Sorotan tak kalah tajam datang dari anggota Pansus lainnya, Louis Carl Schramm. Ia mengangkat persoalan gangguan koneksi internet yang terjadi saat pembahasan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menurutnya, masalah tersebut bukan sekadar gangguan teknis, melainkan berpotensi menghambat pelayanan publik.
“Kalau rapat saja terganggu, bagaimana dengan layanan publik, terutama sektor kesehatan yang sangat bergantung pada konektivitas?” ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan Priscilla Cindy Wurangian. Ia menilai kualitas infrastruktur digital pemerintah daerah masih jauh dari optimal. Bahkan, persoalan sederhana seperti langganan aplikasi rapat virtual dinilai luput dari perhatian.
“Biaya langganan Zoom tidak sampai Rp2 juta per tahun. Anggarannya pasti ada, tapi perhatian yang kurang. Akibatnya rapat terputus setiap 45 menit. Kalau begini, kerja dari rumah justru terasa seperti hari libur,” kata Cindy.
Pansus juga turun langsung ke lapangan pada 15–16 April 2026 untuk memverifikasi data. Sejumlah objek strategis dikunjungi, termasuk Bank SulutGo (BSG), PT MSM/TTN, dan PT JRBM.
Dipimpin Ketua Pansus Raski Mokodompit, rombongan menyambangi Kantor Pusat BSG untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank daerah tersebut, khususnya kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebagai motor penggerak ekonomi daerah, transparansi kinerja BSG menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” tegas Mokodompit.
Rangkaian pembahasan LKPJ akhirnya dirampungkan pada 20 April 2026, setelah melalui proses panjang sejak pembentukan Pansus pada 25 Maret 2026. Pembahasan terakhir melibatkan tiga SKPD, yakni Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekretariat DPRD Sulut.
Sepanjang proses tersebut, Pansus memberikan apresiasi terhadap capaian sejumlah perangkat daerah. Namun, kritik dan rekomendasi tetap disampaikan guna mendorong perbaikan, terutama dalam hal efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Evaluasi menyeluruh ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
(Red-Maesanews/ADV)
