MAESANEWS, MANADO – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025, Cindy Wurangian, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut, khususnya terkait transparansi informasi publik melalui website resmi.
Dalam rapat Pansus yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (14/4/2026), Wurangian menyoroti masih banyak SKPD yang belum memiliki website resmi sesuai standar, bahkan ada yang sama sekali belum memilikinya.
“Dalam pembahasan bersama mitra Komisi I, khususnya Dinas Kominfo, salah satu indikator penting adalah keberadaan website di tiap SKPD yang memenuhi standar. Namun faktanya, masih ada SKPD seperti Dinas ESDM yang belum memiliki website, atau jika ada belum memenuhi standar,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Wurangian juga menyinggung minimnya keterbukaan informasi di sejumlah biro strategis, salah satunya Biro Administrasi Pimpinan.
“Sebagai contoh, Biro Administrasi Pimpinan. Sampai saat ini saya sendiri belum mengetahui secara jelas tugas dan fungsi biro tersebut,” ungkap Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian
Menurut legislator empat periode itu, keberadaan website yang informatif dan terstandarisasi merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transparansi pemerintahan.
