MAESANEWS, MANADO – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4/2026).
Dalam arahannya, Tito mengajak seluruh kepala daerah di Sulut untuk mampu menangkap dan memanfaatkan berbagai program prioritas pemerintah pusat. Ia menyebutkan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Sulut termasuk daerah dengan kapasitas fiskal sedang, yakni kondisi keuangan daerah yang relatif seimbang antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer ke daerah (TKD).
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan pemanfaatan program-program pusat yang dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Baru satu program Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu perumahan, sudah memberikan banyak manfaat bagi para pimpinan dan pengambil kebijakan, baik gubernur maupun bupati/wali kota,” ujar Tito.
Ia menambahkan, terdapat sejumlah program strategis lain yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah, di antaranya ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda.
Selain itu, program rehabilitasi sekolah, Cek Kesehatan Gratis (CKG), pengembangan kampung nelayan dan pergaraman nasional, serta berbagai program prioritas lainnya juga dinilai berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tito menegaskan, pemanfaatan berbagai program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menjadi bentuk kreativitas daerah dalam meningkatkan PAD.
Ia mencontohkan, pemerintah daerah dapat mendukung program pembangunan 3 juta rumah melalui percepatan perizinan, salah satunya dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Mal Pelayanan Publik merupakan sistem pelayanan satu atap. Semua layanan publik tersedia di sana, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat,” jelasnya.
Kegiatan Musrenbang RKPD Sulut 2027 ini turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-Sulut, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
(**)
