MAESANEWS, MANADO – Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana dan Pengamanan Aktivitas Masyarakat menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (4/12/2025) di Wisma Negara Bumi Beringin. Forkopimda Sulawesi Utara hadir secara lengkap dalam agenda strategis ini, bertujuan memperkuat konsolidasi dan koordinasi seluruh instansi menghadapi potensi bencana, lonjakan aktivitas masyarakat, dan dinamika cuaca ekstrem.
Rakor diawali dengan laporan Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, yang menegaskan tujuan utama rapat yakni meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam, gangguan keagamaan, dan risiko sosial yang mungkin muncul selama momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia memaparkan latar belakang penting, antara lain antisipasi cuaca tidak stabil akibat perubahan pola iklim, curah hujan ekstrem, yang berpotensi memicu banjir, longsor, dan gelombang tinggi.
“Kita perlu waspada karena Sulut termasuk kategori risiko tinggi dalam Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Sementara itu, aktivitas, mobilitas warga, pusat keramaian, wisata, dan arus lalu lintas diprediksi akan melonjak tajam,” ungkap Tahlis. Tujuannya adalah memastikan seluruh instansi siap, sigap, solid, dan mampu bergerak cepat selama periode Nataru.
Selanjutnya, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) memberikan sambutan sekaligus instruksi khusus kepada jajaran perangkat daerah. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ia menginstruksikan untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi banjir, longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi. Selain itu, BPBD diminta meningkatkan koordinasi dengan BMKG, TNI/Polri, Basarnas, serta pemerintah kabupaten/kota, menjamin kesiapan personil Tim Penanggulangan Cepat (TRC), peralatan operasional, dan logistik, mendirikan posko kesiapsiagaan 24 jam, serta melaksanakan apel siaga lintas instansi.
Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur meminta menyediakan alat berat seperti excavator standar, excavator long arm, dump truck, dan tronton yang dapat menjangkau seluruh wilayah rawan di Sulut. Sementara Dinas Sosial diminta menangani perlindungan sosial korban bencana dan menjamin kesiapan bufferstock pangan, sandang, serta kebutuhan keluarga baik dari Kementerian Sosial maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, instruksi Gubernur adalah melakukan sosialisasi kepada nelayan terkait bahaya melaut saat cuaca ekstrem, serta mengontrol pasokan ikan menjelang Nataru. Ia juga memperingatkan potensi inflasi akibat meningkatnya permintaan masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru, sehingga menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memantau pergerakan harga bahan pokok serta melakukan sidak pasar dan pemeriksaan keamanan pangan.
Terkait pengamanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) diminta mengidentifikasi potensi konflik sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), ideologi, serta ancaman siber. Dinas Perhubungan harus memastikan keamanan transportasi darat, laut, dan udara serta melaksanakan rampcheck armada angkutan. Dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan diminta menyiapkan tenaga medis, menjamin kesiapan sarana prasarana kesehatan, dan menyediakan posko kesehatan dengan layanan pemeriksaan gratis. Sementara Dinas Pariwisata mendapat instruksi untuk memantau lonjakan kunjungan di objek wisata dan mengantisipasi potensi kemacetan, kericuhan, serta kecelakaan akibat kepadatan pengunjung.
(Gama)
