MAESANEWS, MANADO – Beredar di media sosial informasi terkait “Raport Merah” untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan kutipan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang tidak lengkap.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Gubernur Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) memberikan klarifikasi untuk meluruskan hal tersebut, sebagaimana berdasarkan faktanya Kepmendagri Nomor 100-2.1.7 Tahun 2025 memuat tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024, berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.
Lanjut, Dirinya mengungkapkan bahwa dalam Kepmendagri tersebut menjelaskan bahwa Provinsi Sulut menempati peringkat 30 dari 33 provinsi dengan skor 2,0202 (Rendah). Penilaian ini didasarkan pada berbagai indikator yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
“Penilaian ini merupakan hasil kinerja pemerintahan sebelumnya, bukan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini, YSK-Victor. Kita tahu bersama bahwa YSK-Victor dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025,” jelas Kaawoan, Sabtu (25/10/2025) kepada sejumlah wartawan.
Pimpinan Komisi I DPRD Sulut periode 2019-2024 ini juga mengatakan bahwa, Gubernur telah berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan evaluasi dan meyakini bahwa di era kepemimpinannya, kekurangan dari pemerintahan sebelumnya akan dimaksimalkan.
“Sesuai dengan komitmen Bapak Gubernur, hal ini tentu menjadi bahan evaluasi. Beliau tetap berkomitmen bahwa di era kepemimpinan beliau, hal-hal yang masih kurang dari pemerintahan sebelumnya akan dimaksimalkan,” tegas Kaawoan yang merupakan kader Gerindra jebolan Diklat Kader Hambalang dan saat ini dipercaya oleh YSK sebagai Ketua OKK DPD Gerindra Sulut.
(Gama)
