MAESANEWS, TOMOHON – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar Sosialisasi Aksi Perubahan Digitalisasi Pertanggungjawaban Keuangan Melalui Program CSS DPRD Untuk Meningkatkan Transparansi Akuntabilitas dilingkup DPRD Kota Tomohon, Selasa (14/10/2025).
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD Kota Tomohon, Steven Waworuntu, SSTP dalam sambutannya mengapresiasi yang besar kepada Kepala Bagian Umum dan Keungan Wiesje Oroh, S.Pd, MAP yang saat sedang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
“Tentunya saya sebagai Sekwan sudah mengetahui serta menyetujui struktur dari perubahan ini yang nantinya akan sangat berguna bagi Sekretarian DPRD khususnya dalam pengelolaan keuangan,” katanya
Sekwan Steven juga mengungkapkan bahwa, pengelolaan keuangan membutuhkan sistem yang cepat dan akurat.
“Proyek perubahan Ibu Kabag ini merupakan salah satu solusi yang tepat dan baik untuk kedepan,” ujar Sekwan.
Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan sosialisasi dari Wiesje Oroh selaku Kapala Bagian Umum dan Keuangan.
Setwan Tomohon merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Dalam konteks tersebut, Bagian Umum dan Keuangan memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan administrasi, pelayanan, serta pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Seiring dengan meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan dukungan terhadap kegiatan DPRD, pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Tomohon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan bahwa, pada tahun 2024, besaran anggaran yang dikelola relatif besar dengan jumlah transaksi yang sangat banyak, baik dalam bentuk belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, maupun belanja operasional lainnya.
Kondisi ini menimbulkan beban kerja yang cukup tinggi, khususnya bagi bendahara, yang dituntut untuk dapat mencatat, menatausahakan, serta melaporkan seluruh transaksi dengan akurat dan tepat waktu.
Namun demikian, dalam praktiknya muncul beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan.
Permasalahan utama yang terjadi adalah kesulitan dalam pelaporan keuangan tahun 2024, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban serta pelaporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kesulitan ini muncul akibat pencatatan transaksi yang belum sepenuhnya sistematis, tingginya volume transaksi, serta belum tersedianya sistem kerja yang dapat secara otomatis membantu proses rekapitulasi,” jelasnya.
Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam pelaporan, potensi ketidaksesuaian data, serta meningkatnya risiko administratif yang dapat berdampak pada hasil audit dan penilaian kinerja keuangan lembaga.
“Sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan, kondisi ini menuntut adanya langkah strategis dan solutif untuk memperbaiki proses kerja serta mendukung kinerja bendahara,” kata Wiesje.
Tuntutan terhadap sistem pengelolaan keuangan yang lebih sederhana, mudah digunakan, tetapi tetap memenuhi standar akuntabilitas menjadi semakin mendesak.
Dikatakan Kabag Wiesje bahwa, dalam konteks ini diperlukan suatu terobosan inovatif yang mampu menjawab permasalahan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan dengan lebih cepat, akurat, serta terstruktur.
Dengan adanya inovasi ini, proses pencatatan transaksi keuangan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkontrol, sehingga meminimalisasi terjadinya kesalahan input, mempermudah pelacakan transaksi, serta mempercepat penyusunan laporan GU Nihil dan laporan keuangan lainnya yang menjadi bahan pemeriksaan BPK.
Selain itu, sistem ini juga akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kota Tomohon, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola keuangan yang bersih (clean government).
Diakhir pemaparan Wiesje menjelasakan bahwa, dengan latar belakang tersebut perancangan Digitalisasi Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD Kota Tomohon menjadi langkah penting untuk memperkuat manajemen keuangan Sekretariat DPRD Kota Tomohon, mengurangi hambatan administratif, serta memastikan bahwa seluruh proses pelaporan keuangan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
(Adv/Gama)
