MAESANEWS, MANADO – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2024 melakukan rapat pembahasan bersama mitra kerja SKPD Komisi II Bidang Perekonomian, seperti Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset daerah, Bank Sulut Gorontalo (BSG), serta SKPD lainnya yang masuk pada mitra kerja komisi II pada, Selasa (15/04/2025) dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut.
Rapat pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Amir Liputo yang didampingi oleh Wakil Ketua Inggried Sondakh dan Sekretaris Nick A. Lomban yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait kinerja yang terealisasi maupun tidak terealisasi, sehingga dijadikan sebuah rekomendasi.
Saat rapat berlangsung, Wakil Ketua Pansus Inggried Sondakh mempertanyakan terkait persoalan pangan yang dihadapi ditahun 2024 kepada Dinas Dinas Ketahanan Pangan Daerah.
Menjawab pertanyaan tersebut, Frangky Tintingon selaku Kepala Dinas mengatakan bahwa Sulut daerah rawan gempa dan ada beberapa daerah yang rentan rawan pangan. Otomotif perlu dipersiapkan cadangan pangan, bukan cuman satu komoditi, melainkan II komoditi.
“Terkait stabilisasi pasokan harga pangan, kami telah mengusulkan kepada Bapak Sekretaris Provinsi Sulut dan meminta dukungan dari Bapak-Ibu dalam rangka stabilisasi pasokan harga pangan untuk menahan inflasi, dari Dinas pangan sendiri ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu gerakan pangan murah. Untuk tahun 2024, gerakan pangan murah ini mendapatkan dana dari DIS (dana insentif fiskal) yang saat itu sedikit terhambat, sehingga direalisasi juga tidak 100 %, mengingat saat itu ada edaran dari Menteri dalam negeri (Kemendagri) untuk menunda, dikarenakan ada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” jelasnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa, ketahanan pangan tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan waktu yang mepet, kemudian dimaksimalkan.
“Dan itu kami usulkan di anggaran induk, sehingga kami bisa mengadakan intervensi. Contoh baru-baru ini, terjadi kenaikan harga cabe, tepatnya hari raya idul fitri maupun natal. Melihat hal ini, langsung melakukan intervensi melalui bantuan fasilitasi distribusi pangan dengan mengambil cabe dari Makasar, mengingat harga saat itu hampir Rp. 200.000.” jelas Tintingon.
Disamping itu, Anggota Pansus Louis Carl Schramm pada saat pendalaman materi LKPJ bersama Bank Sulut Gorontalo (BSG) mempertanyakan terkait isu operasional makan minum (MAMI) di Jakarta yang nilainya sangat fantastis.
“Tolong dijelaskan terkait MAMI di Jakarta sehingga bisa mencapai nilai yang sangat besar,” tanya Louis kepada jajaran Direksi BSG yang hadir dalam rapat tersebut.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Utama BSG Revino M Pepah mengatakan bahwa isu MAMI itu tidak seperti itu dan hal itu menyangkut tata kelola, jadi tata kelola itu yang harus diperbaiki. Misalnya dari Pemerintah Gorontalo, atau nasabah bertugas ke Jakarta itu akan dilayani oleh Cabang BSG di Jakarta.
“Misalnya seperti sewa kendaraan. Siapa yang nyewa, merek apa yang akan digunakan, sebetulnya itu dibebankan ke cabang yang bersangkutan. Di Jakarta itu, hanya melakukan penanganan (handle) dan itu akan dikembalikan ke cabang bersangkutan,” jelasnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa ada tata Kelola yang harus segera diperbaiki sebelum menimbulkan permasalahan, karena saat diaudit tata kelolanya belum terpenuhi dengan baik, sehingga tugasnya yaitu untuk memperbaiki tata kelola yang ada.
“Sama halnya audit BPK (Badan Pemeriksa keuangan) di Pemprov (Pemerintahan Provinsi). Saat melakukan pelayanan kepada nasabah atau kepada tamu, ternyata ada hal yang tidak komplit dan sebagainya. Dan bagi kami, tata kelolanya yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Louis Schramm meminta agar kedepan segera dilakukan tata Kelola yang lebih baik dan transparan agar bisa menghindara permasalahan yang ada.
(Advetorial/Red-MN)
