MAESANEWS, MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2024.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen (FAS), didampingi Wakil Ketua dr Michaela Elsiana Paruntu (MEP) dan Billy Lombok, serta hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, Senin (24/03/2025) bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Pada rapat tersebut, Gubernur Yulius mengatakan bahwa keberhasilan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan semua elemen masyarakat Sulawesi Utara.
Dirinya juga turut memberikan apresiasi kepada Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi Sulut sehingga agenda rapat paripurna bisa diselenggarakan.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa, sinergitas yang terbangun antara eksekutif dan legislatif, harus terus dipertahankan demi kesejahteraan masyarakat.
“Rapat ini dilaksanakan di tengah daerah kita tertimpah musibah, dimana beberapa hari lalu kita menghadapi curah hujan cukup deras yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. BMKG sebut kemarin sudah selesai tapi sampai hari ini masih hujan jadi kita mesti tetap waspada,” ujarnya
Lanjut, Purnawirawan Jendral Bintang dua ini juga memberikan apresiasi bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sudah bahu-membahu saling menolong masyarakat yang tertimpah musibah.
Gubernur Yulius juga meminta agar Pemerintah dan Legislatif bisa berkolaborasi untuk memberikan solusi bagi rakyat Bumi Nyiur Melambai.
“Saya selaku pemimpin yang baru memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemimpin yang lama terkait LPKJ tahun 2024 dan tentunya sebagai pemimpin baru, apa yang baik akan terus dilanjutkan,” katanya.
Disamping itu, Ketua DPRD Sulut Fansiscus Andi Silangen mengatakan bahwa, LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berjalan.
“Laporan ini akan dibahas lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan,” pungkas Ketua DPRD Sulut.
(Red/Gama)
