MAESANEWS, MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (9/4/2026).
Forum strategis ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah guna merumuskan masa depan Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan fase krusial, sebagai tahun ketiga masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay. Tema pembangunan yang diusung adalah “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Ia memaparkan delapan misi utama pemerintah daerah, yang mencakup pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta narkoba, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, penguatan daya saing internasional, hingga ketahanan pangan, energi, dan air yang berkelanjutan.
Gubernur juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan tahun 2027, baik dari sisi global, nasional, maupun daerah. Tantangan global meliputi perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik, sementara di tingkat nasional terdapat ketimpangan struktur ekonomi antara kawasan Timur dan Barat serta kebutuhan mitigasi bencana yang semakin masif.
Di tingkat daerah, isu strategis yang menjadi perhatian antara lain penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta target ambisius pertumbuhan ekonomi Sulut yang ditetapkan mencapai 8 persen pada tahun 2029.
Dari sisi fiskal, Gubernur mengungkapkan adanya dinamika signifikan, di mana ruang fiskal daerah diperkirakan semakin terbatas akibat penurunan pendapatan serta peralihan pembiayaan dari surplus menjadi defisit pada periode 2025–2027.
“Ke depan, diperlukan langkah strategis penguatan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien dan terfokus,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong pemanfaatan berbagai alternatif pendanaan, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta dana hibah guna mendukung percepatan pembangunan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menetapkan sejumlah target indikator makro yang optimistis pada tahun 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 hingga 7,7 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 5,02 hingga 5,42 persen, serta peningkatan indeks pembangunan manusia dan nilai survei integritas KPK hingga mencapai angka 80.
Selain itu, komitmen terhadap lingkungan juga ditunjukkan melalui target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 61,78.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Kehadiran pemerintah pusat diharapkan semakin memperkuat sinergitas dalam mengawal berbagai proyek strategis nasional di Bumi Nyiur Melambai.
Gubernur pun menginstruksikan seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota agar memastikan sinkronisasi program pembangunan, sehingga memberikan dampak nyata dan merata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
(**)
