MAESANEWS, MANADO – Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mulai menggelar rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
RDP perdana berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulut, Senin (25/8/2025), dengan menghadirkan Inspektorat Provinsi Sulut sebagai mitra pertama.
Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, memimpin langsung jalannya rapat. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi Rhesa Waworuntu, Sekretaris Komisi Julitje Maringka, serta anggota Komisi I, di antaranya Raski Mokodompit, Feramitha Mokodompit, Hillary Tuwo, Eugenie Mantiri, dan Mulyadi Paputungan.
Dalam arahannya, Braien menegaskan pentingnya peran Inspektorat sebagai garda terdepan dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Ia memberi kesempatan kepada Kepala Inspektorat Sulut, Jemmy Kumendong, untuk memaparkan capaian kinerja serta rencana ke depan dalam mendukung visi dan misi Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Kumendong menjelaskan bahwa tugas utama Inspektorat mencakup pemeriksaan reguler, baik terhadap penggunaan dana BOS di lingkup Pemprov maupun pemeriksaan kinerja tahunan pada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, Inspektorat juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana desa.
“Selain pemeriksaan, kami juga melaksanakan fungsi mandatory berupa reviu, termasuk pada dokumen RPJMD, RENSTRA, RKA induk, maupun APBD Perubahan. Tujuannya untuk memastikan seluruh tahapan sesuai aturan,” terang Kumendong.
Menanggapi hal itu, Braien Waworuntu menekankan agar Inspektorat dapat bekerja lebih maksimal dan independen. Ia menilai fungsi pengawasan tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menyentuh substansi agar potensi penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak dini.
“Saya berharap, di bawah kepemimpinan Bapak Jemmy Kumendong, Inspektorat mampu mengoptimalkan pengawasan. Jangan sampai ada lagi kasus kebocoran anggaran seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” tegas Braien.
BW juga mengingatkan bahwa Inspektorat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.
“Jika pengawasan berjalan baik, visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dalam memberantas korupsi di Sulut bisa terwujud,” tambahnya.
Usai RDP bersama Inspektorat, Komisi I DPRD Sulut melanjutkan pembahasan dengan sejumlah mitra kerja lainnya sebagai bagian dari agenda pembahasan APBD Perubahan 2025.
