MAESANEWS, MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2024 bersama dengan SKPD terkait, Jumat (11/04/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2024, Amir Liputo serta diikuti oleh seluruh Anggota Pansus lainnya, dan SKPD terkait.
Amir Liputo mengatakan bahwa, rapat pansus ini akan dilaksanakan selama satu minggu ke depan, Pansus akan menggilir 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Politikus PKS itu mengungkapkan, untuk kali ini Pansus akan buat pembahasan tidak menyeluruh.
“Tapi akan kita bahas per mitra komisi sehingga tidak bolak-balik. Selama satu minggu ini 56 SKPD akan kita gilirkan mulai dari Komisi I untuk kita perdalam materi yang sudah dimasukkan,” ungkap Amir.
Dalam rapat pansus tersebut, Amir Liputo juga memberikan catatan penting tentang persoalan tulisan dalam LKPJ 2024. catatan itu langsung diberikan kepada Asisten 1 Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulut, Denny Mangala, sebagai pimpinan dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang ada . Yang saat itu, mengoreksi laporan dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Sulut.
“Angka-angka ini kalau boleh ke depan dikasih besar sedikit, ini sudah kecil dan dekat lagi,” ungkap Amir.
Mendengar kritikan tersebut, langsung ditanggapi oleh Kepala BKD Provinsi Sulut, Jemmy Kumendong. “Izin ketua, mau menjelaskan saat di sistem seperti ini. Kalau di Komputer terlihat besar, saat diprint terlihat seperti itu. Tapi, kedepan akan diperbaiki,” jawab Kumendong.
Disamping itu, Anggota Pansus Cindy Wurangian juga menyuarakan perhatian pada alokasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Satpol-PP Provinsi Sulut.
Dirinya menegaskan bahwa, perbandingan tersebut bukan untuk menilai kinerja OPD secara langsung, namun sebagai bentuk pengawasan anggran dan fungsi legislasi. “Biro Hukum memiliki tugas penting, bahkan sering dipanghil ke DPRD karena beban kerja yang tinggi. Namun, anggaran Satpol-PP jauh lebih besar tentu ini menarik untuk dikaji lebih dalam,” ujar Cindy Wurangian.
Sementara itu, pertanyaan penting juga dilayangkan oleh Anggota Pansus Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) Feramitha Mokodompit saat membahas terkait ASN dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tahun 2024.
“Capaian prestasi BKD dalam penerapan sistem merit dalam manajemen ASN adalah sebanyak 85% adalah hal yang baik. Namun masih banyak kendala yang dirasakan oleh BKD, salah satunya adalah menurunnya capaian kinerja pada rasio pegawai berpendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan) yaitu dari sebelumnya tahun 2024 sebesar 9,40% turun signifikan menjadi 0,76% pada tahun 2024,” ungkapnya.
Diketahui, yang menghadiri pembahasan LKPJ Gubernur 2024 itu, selain ketua Pansus, ada pun anggota terdiri dari Louis Carl Schramm, Julyeta Paulina Runtuwene, Angelina Wenas, Eugenie Mantiri, Cindy Wurangian, Nick Lomban sebagai Sekretaris, Inggrid Sondakh Wakil Pansus, Eldo Wongkar, Hendry Walukow, Pierre Makisanti, dan Dea E Lumenta.
(Advetorial/Gama)
